BIMTEK EVALUASI LAKIP | PSKKP DIKLAT
BIMTEK EVALUASI LAKIP PENDAHULUAN Selain persoalan-persoalan dibidang pengelolaan keuangan daerah, instansi pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan Evaluasi Terhadap Laporan Akuntanbilitas Kinerjanya (LAKIP). Laporan akuntabilitas suatu instansi pemerintah...BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PENGGUNA ANGGARAN | PSKKP DIKLAT
BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PENGGUNA ANGGARAN PENDAHULUAN Pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan ujung tombak terwujudnya penatausahaan...BIMTEK PENYUSUNAN LAKIP BERDASARKAN PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2014 DAN PERMENPAN RB NOMOR 53 TAHUN 2014 | PSKKP DIKLAT
BIMTEK PENYUSUNAN LAKIP BERDASARKAN PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2014 DAN PERMENPAN RB NOMOR 53 TAHUN 2014 PENDAHULUAN Berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam...BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGI BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA | PSKKP DIKLAT
BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGI BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA PENDAHULUAN Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 55 Tahun 2008...